Mengenal Move Id, Pusat Layanan dan Konsultasi Pekerja Migran Indonesia di Jabar dan NTB
Kamis 19-Jun-2025 21:00 WIB
73
Foto : tribunnews
Brominemedia.com – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI resmi menghadirkan pusat layanan tenaga kerja migran dengan diberinama Move Id di Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kamis (19/6/2025).
Move Id ini bekerjasama dengan The Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Manajer Implementasi Program Pusat Migrasi dan Pembangunan GIZ, Makhdonal Anwar, menyampaikan kehadiran Move Id bertujuan untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi bagi yang menginginkan bekerja di luar negeri tak hanya di Jerman, serta diperuntukan pula bagi pekerja migran Indonesia yang baru kembali ke tanah air dari negara mana pun.
"Kami bekerjasama dengan BP3MI Jabar dan BP3MI Nusa Tenggara Barat dalam memberikan layanan lebih baik ke calon PMI atau PMI yang kembali ke Indonesia," katanya.
Move Id sementara baru ada di dua provinsi ini hingga Mei 2027 setelah mereka bakal serah terimakan ke BP3MI Jabar dan NTB.
Namun, meski kantornya ada di dua provinsi, namun cakupannya meliputi provinsi Banten, Jateng, DIY, dan Lampung (Jabar), dan untuk NTB meliputi NTT, Jatim, Sulawesi Selatan, dan Bali.
"Intinya, kami ingin memberikan layanan sosialisasi tentang migrasi yang aman dan teratur supaya mengurangi jumlah migrasi ilegal di kantong-kantong PMI di tanah air," katanya.
Layanan yang diberikan utamanya ialah konsultasi terhadap siapa pun yang datang ke BP3MI sekaligus bakal mendapatkan informasi yang diinginkan, semisal cara, dokumen apa saja, sampai pelatihan-pelatihan, dan lainnya.
Dirjen Penempatan di KP2MI, Ahnas, mengatakan fungsi Move Id ini guna memperkenalkan kehadiran pemerintah sekaligus menjadi pilot project yang bisa dikembangkan nanti di seluruh daerah. Selain itu, lanjut Ahnas, pihaknya ingin memastikan PMI bekerja di luar dengan aman.
"(PMI) kalau sudah teredukasi, maka mereka bisa bekerja dengan aman, dan mereka bisa tahu gambaran kerja di luar negeri seperti apa. Lalu, sisi perlindungannya, perlu dikedepankan ke PMI, maka sebelum mereka bekerja di luar negeri mesti dipastikan dokumen-dokumen atau syarat hingga mekanismenya sesuai dan lengkap," ujar Ahnas.
Selanjutnya, Kepala BP3MI Jabar, Kombes Mulia Nugraha menyambut baik kehadiran Move Id dan warga Jabar perlu berbangga Jabar menjadi salahsatunya di Indonesia.
"Silakan yang mau atau berminat bekerja ke luar negeri, di sini bisa kami jelaskan. Target yang ditetapkan Kementerian itu 425 ribu PMI ke beberapa negara. Maka, perlu sinergi yang baik, seperti dengan pemda dan desa supaya bisa berkolaborasi sekaligus dengan pelaku usaha. Hal inilah yang perlu ditingkatkan dan pemerintah sedang menyiapkan akreditasi perusahaan-perusahaan penempatan PMI, termasuk ke beberapa negara tujuan sedang membangun kesepakatan agar kedua negara mengerti hak dan kewajibannya," kata Mulia.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menegaskan wakaf tidak lagi dipandang semata sebagai bentuk filantropi, melainkan sebagai salah satu...
Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur mengaku tetap akan mengkritisi pemerintahan meski dirinya menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.