Pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hanya pekerjaan rumah Baleg, melainkan produk politik DPR secara kelembagaan.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, belum ada pembahasan mengenai penambahan atau perluasan titik ganjil genap bersama pemerintah.