Sederet Kenaikan Tarif 2023 Picu Krisis Biaya Hidup

Foto : tempo

brominemedia.com- Sejumlah kebijakan kenaikan tarif akan berlaku mulai tahun 2023. Tercatat mulai dari kenaikan cukai rorok, tarif tol Tangerang - Merak hingga biaya kredit kepemilikan rumah atau KPR. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menjelaskan penyebab inflasi itu terjadi.

Menurut Bhima, inflasi itu biasanya muncul karena faktor eksternal misalnya naik turunnya harga minyak mentah global yang di luar kendali pemerintah. “Tapi untuk 2023 ada inflasi yang dikendalikan pemerintah yaitu tekanan inflasi dari administered price, kenaikan cukai rokok, tarif tol, dan lainnya,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 4 Januari 2022.

Ditambah lagi, kata Bhima, pemerintah juga belum menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis pertalite dan solar. Dia menilai hal itu seharusnya bisa dikendalikan oleh pemerintah, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan kenaikan inflasi berlanjut.

Dia mengatakan daya beli masyarakat jika melihat tekanan ekonomi saat ini dan dihadapkan dengan biaya hidup yang naik, itu bisa memicu terjadinya krisis biaya hidup. “Terutama bagi kelas menengah ke bawah, karena tabungan sudah banyak habis pada waktu menghadapi krisis pandemi Covid-19,” ucap dia.

Ketika pandeminya mereda, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dicabut, Bhima berujar, ternyata masyarakat mencari dan mempertahankan pendapatannya tidak mudah. Bahkan, industri-industri justru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. “Jadi banyak beban-beban baru yang dibebankan kepada masyarakat,” tutur dia.

Sementara, Co-Founder dan Direktur Eksekutif Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam menilai kenaikan harga-harga semuanya direfleksikan ke inflasi yang pada tahun 2022 mencapai kisaran 5,5-5,7 persen. Ketika penerimaan masyarakat tidak mengalami kenaikan sebesar inflasi artinya mereka mengalami penurunan daya beli.

“Hal tersebut akan berdampak ke konsumsi,” kata Pieter.

 

Namun, dia menambahkan, umumnya penerimaan juga mengalami kenaikan. Upah minimum juga dinaikan minimal sebesar angka inflasi. Sehingga meski ada kenaikan inflasi setiap tahunnya, konsumsi akan tetap tumbuh di kisaran 5 persen. “Pertumbuhan konsumsi ini yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar dia.

Inflasi catat rekor tertinggi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sepanjang 2022 mencapai 5,51 persen atau lebih tinggi dari target Bank Indonesia yang sekitar 2-4 persen secara tahunan. Inflasi pada 2022 menjadi yang tertinggi sejak 2014 ketika menyentuh level 8,36 persen lantaran pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022 lalu membuat bensin menyumbang inflasi secara tahunan 2022 sebesar 1,15 persen. Dan ini komoditas penyumbang tertinggi," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, 2 Januari 2023.

Adapun tahun ini, inflasi akan dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Margo, harga energi masih perlu terus diwaspadai karena dapat berdampak terhadap peningkatan harga di berbagai sektor. Komoditas dengan harga bergejolak. seperti produk hortikultura, juga perlu diwaspadai.

"Biasanya, di sejarah kita, pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyesuaikan harga. Di 2023 perlu diwaspadai juga kebijakan pemerintah mengatur harga komoditas yang diatur pemerintah, yang dapat mempengaruhi inflasi," ucap dia.

Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Faisal Rachman, memprediksi inflasi masih akan bergerak di kisaran 2-4 persen pada semester pertama 2023 sebelum menurun di paruh kedua 2023. "Kami juga merevisi proyeksi inflasi pada 2023 dari 4,02 persen menjadi sekitar 3,6 persen," kata dia.

Menurut Faisal, tekanan akibat melonjaknya harga energi di dunia akan berkurang tahun ini lantaran harga komoditas global diprediksi anjlok di tengah ancaman melambatnya ekonomi dunia. Kondisi tersebut diperkirakan menutup peluang kenaikan harga BBM di Tanah Air. Dengan tidak adanya kenaikan harga BBM, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah diperkirakan turun pada paruh kedua 2023.

Faisal memprediksi inflasi inti menguat setelah pemerintah mencabut kebijakan PPKM pada akhir 2022. Pencabutan PPKM akan meningkatkan mobilitas dan permintaan masyarakat. Faktor lain yang bisa menyumbang kenaikan inflasi inti adalah naiknya harga emas di tengah melambatnya perekonomian global dan normalisasi moneter.

Dia menyarankan pemerintah melanjutkan operasi pasar dan koordinasi guna mempertahankan harga pangan dan menjaga pasokan untuk mengendalikan inflasi pangan bergejolak. Salah satunya, harga beras yang punya andil besar terhadap inflasi dan cenderung melonjak dalam beberapa bulan terakhir.

Sederet tarif naik di tahun 2023

Pemerintah memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai. “Dalam keputusan hari ini, Presiden menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen untuk tahun 2023 dan 2024,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas (ratas) mengenai kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2023 yang dipimpin Presiden Jokowi, Kamis, 3 November 2022, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Bendahara negara juga menyebutkan kenaikan cukai rokok juga berlaku untuk rokok elektronik dengan besaran 15 persen. “Selain kenaikan dari cukai rokok atau hasil tembakau, hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) dan ini berlaku selama setiap tahun naik 15 persen selama lima tahun ke depan,” tutur Sri Mulyani.

Selain cukai rokok, Astra Tol Tangerang - Merak menaikkan tarif tol per Selasa, 3 Januari 2023 dini hari pukul 00.00 WIB. Penyesuaian tarif ini mengacu pada Keputusan Menteri PUPR No. 1751/KPTS/M/2022 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak, yang dikeluarkan pada 12 Desember 2022 lalu.

Kenaikan tarif tol tersebut bervariasi, karena dihitung berdasarkan nilai rupiah per kilometer. Misalkan untuk kendaraan golongan I untuk jarak terdekat dari Cikupa ke Balaraja Timur semula Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, sedangkan jarak terjauh semual Rp 44.000 menjadi Rp 53.500 diluar tarif integrasi.

Ada juga tarif KRL Commuter Line, meski memastikan tidak akan naik pada tahun 2023, pemerintah tengah membahas perbedaan tarif bagi masyarakat yang dinilai lebih mampu.

“Kalau (tarif) KRL 2023 enggak naik, Insya Allah, tapi yang sudah berdasi memang yang kemampuan finansialnya tinggi musti bayar lain. Jadi kalau yang average sampai 2023 kita tidak naik,” ujar dia di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Desember 2022.

Gagasan ini muncul untuk memastikan public service obligation atau PSO yang digelontorkan pemerintah akan bisa lebih tepat sasaran. Sebelumnya, Kemenhub menyatakan akan menaikkan tarif tiket KRL menjadi Rp 5.000 untuk perjalanan sepanjang 25 kilometer pertama. Kemudian tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tetap di angka Rp 1.000.

Lainnya, langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan dalam beberapa waktu belakangan ini tak ayal turut mengerek suku bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR perbankan. Terakhir, BI tercatat menaikkan suku bunga ke level 5,5 persen pada 22 Desember 2022 dari posisi 3,5 persen di awal tahun lalu.

Tak sejalan dengan APBN 2023

Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai banyaknya biaya yang dibebankan kepada masyarakat tidak sejalan dengan asusi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di dalam APBN. Menurut dia, jika ingin ekonomi tumbuh 5,3 persen, kuncinya bukannya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tapi justru dengan mengendalikan dari sisi inflasi.

“Dan memperbanyak kesempatan kerja, termasuk BUMN seharusnya melakukan rekrutmen tenaga kerja atau cari proyek yang serap tenaga kerja. Khawatirnya dengan banyaknya biaya tambahan yang muncul di 2023, konsumsi rumah tangga akan sulit terjaga di level 5 persen,” tutur Bhima.

Bhima pun mengatakan daya beli akan menurun yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah. “Kita melihat ada peran pemerintah tadi, makanya disebut ini bentuk kegagalan kebijakan,” kata dia. Seharusnya ada paket kebijakan yang memuat stimulus untuk mempertahankan daya beli dan mencegah kenaikan berbagai harga yang bisa dikendalikan pemerintah.

“Toh ini juga ironis pendapatan APBN-nya tinggi sekali dapat windfall lagi dari harga komoditas. Kenapa justru bukan itu yang ditambah pada subsidi pelayanan publik, bukan pelayanan publiknya ditingkatkan tarifnya kepada masyarakat, nah ini yang menjadi tanda tanya besar. Jadi APBN seolah ingin diamankan, daya beli tidak,” ucap Bhima.

Namun, Co-Founder dan Direktur Eksekutif Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam menilai, kenaikan harga itu merupakan fenomena. Menurut dia, hal itu bukan menjadi ukuran kegagalan pemerintah. “Inflasi Indonesia relatif rendah. Jauh di bawah inflasi Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Australia. Apakah pemerintah di sana disebut gagal juga? Tidak semua harus kita salahkan pemerintah,” kata Pieter.